Standar SPI 204 • PMK Kemenkeu • Regulasi OJK • Tanya Jawab

Pusat Wawasan Penilaian, Standar SPI & Regulasi Hukum

Kajian teknis berkala divisi litbang KJPP NSR mengenai metodologi Standar Penilaian Indonesia (SPI 204), formula ganti rugi solatium pengadaan tanah, ketentuan agunan OJK, serta dasar hukum resmi profesi penilai publik.

aria-label="Litbang KJPP NSR: Kajian Teknis & Warta Metodologi SPI" class="py-16 md:py-20 bg-slate-950 text-white relative border-b border-slate-800">
Litbang KJPP NSR

Kajian Teknis & Warta Metodologi SPI

Artikel ilmiah populer untuk praktisi perbankan, satker kementerian, pemilik aset, dan akademisi penilai.

RUISLAGH • TUKAR MENUKAR ASET

Metodologi Penilaian Ruislagh (Tukar Menukar) Tanah Kas Desa & BMN/BMD

Kajian penentuan Nilai Pasar (SPI 101 & SPI 300) pada mekanisme tukar menukar aset desa dan BMN/BMD berdasarkan Permendagri No. 1/2016 jo. Permendagri No. 3/2024 serta PP No. 28/2020 guna menjamin kesetaraan nilai aset pengganti.

November 2026 • Litbang NSR
SPI 204 • PENGADAAN TANAH PSN

Formula Ganti Kerugian SPI 204: Menghitung Kerugian Fisik, Solatium & Masa Tunggu

Analisis komprehensif formula ganti kerugian fisik (tanah, bangunan, tanaman) serta kalkulasi kerugian non-fisik (solatium, masa tunggu, alih profesi, dan premium) proyek infrastruktur strategis nasional sesuai UU No. 2/2012 jo. PP No. 19/2021.

Oktober 2026 • Litbang NSR
REGULASI OJK • VALUASI AGUNAN BANK

Valuasi Agunan Perbankan Komersial Berbasis Regulasi OJK Terkini

Metodologi penentuan Nilai Pasar & Indikasi Nilai Likuidasi berdasarkan POJK 35/2020 dan POJK 40/2019 guna mitigasi risiko kredit dan perlindungan rasio LTV perbankan nasional.

September 2026 • Litbang NSR
ROW TRANSMISI • ESDM

Metodologi Kompensasi ROW Jalur Transmisi Ketenagalistrikan (ESDM)

Tata cara perhitungan kompensasi tanah, bangunan, dan tanaman di bawah ruang bebas jalur SUTT/SUTET PLN berpedoman pada Peraturan Menteri ESDM No. 13/2021.

Agustus 2026 • Litbang NSR
SPI 303 • HBU & ASET KORPORASI

Analisis Highest and Best Use (HBU) dalam Optimalisasi Kerjasama Pemanfaatan Aset BUMD

Penerapan uji kelayakan aspek legal, fisik, finansial, dan produktivitas maksimal guna memitigasi risiko serta menentukan skema komersial terbaik atas lahan idle milik BUMD dan korporasi.

Juli 2026 • Litbang NSR
PSAK 241 / SPI 340 • ASET BIOLOGIS

Valuasi Perkebunan Kelapa Sawit Produktif: Pendekatan DCF & Nilai Wajar

Penerapan model arus kas terdiskonto (DCF) dalam menilai Tanaman Menghasilkan (TM) dan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) sesuai PSAK 241 (eks PSAK 69) serta SPI 300 jo. SPI 340.

Juni 2026 • Litbang NSR
Kepatuhan Hukum Negara

Regulasi Resmi & Dasar Hukum Penilai Publik

Landasan yuridis yang mengatur tata kelola, hak, kewajiban, dan standar kerja Kantor Jasa Penilai Publik di Indonesia.

PMK KEMENKEU

PMK No. 101/PMK.01/2014 jo. No. 228/PMK.01/2019

Tentang Penilai Publik: Mengatur bentuk badan usaha KJPP, legalitas operasional kantor cabang (Jakarta, Bandung, Padang, Makassar, Palembang), izin praktik penilai, serta pengawasan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kemenkeu RI.

PENGADAAN TANAH PSN

UU No. 2/2012 jo. UU No. 6/2023 jo. PP No. 19/2021

Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum: Memberikan mandat statutori kepada Penilai Pertanahan berlisensi untuk menentukan besaran nilai ganti kerugian fisik dan non-fisik (solatium masa tunggu/alih profesi).

REGULASI OJK

POJK No. 40/2019 & POJK No. 35/2020 (STTD OJK)

Ketentuan prudensial perbankan atas kewajiban penilaian agunan kredit independen, restrukturisasi aset, serta valuasi transaksi emiten di lingkungan Pasar Modal dengan izin terdaftar STTD OJK.

STANDAR PROFESI

SPI & KEPI (Edisi VII) • KPSPI MAPPI

Standar Penilaian Indonesia dan Kode Etik Penilai Indonesia yang dirumuskan oleh Komite Penyusun Standar Penilaian Indonesia (KPSPI MAPPI) dan diakui secara statutori sebagai pedoman teknis baku oleh Kemenkeu RI.

Frequently Asked Questions

Tanya Jawab Seputar Layanan KJPP NSR

Jawaban resmi atas pertanyaan yang paling sering diajukan oleh pemberi tugas, debitur, dan lembaga mitra.

Apa itu Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dan apakah KJPP NSR berizin resmi?

Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) adalah badan usaha yang mendapat izin resmi dari Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk memberikan jasa penilaian profesional dan independen. KJPP NSR beroperasi sah di bawah Izin Usaha Kemenkeu RI No. 2.19.0160 (KMK No. 248/KM.1/2019), terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta mengantongi Lisensi Penilai Pertanahan Kementerian ATR/BPN.

Apa saja ruang lingkup objek aset yang dinilai oleh KJPP NSR?

KJPP NSR memegang klasifikasi izin resmi Penilai Properti (P) dari Kementerian Keuangan RI. Ruang lingkup kami mencakup tanah, bangunan komersial, perumahan, instalasi pabrik, mesin & utilitas industri, perkebunan & aset biologis (PSAK 241), infrastruktur pertambangan, dermaga pelabuhan, serta studi kelayakan proyek (FS) dan analisis HBU. Kami tidak melayani penilaian bisnis murni.

Apakah KJPP NSR melayani penilaian pengadaan tanah tol bagi kepentingan umum (PSN)?

Ya. KJPP NSR memegang Lisensi Penilai Pertanahan resmi Kementerian ATR/BPN dan telah menilai lebih dari 15 seksi jalan tol Trans Jawa dan Trans Sumatera merujuk UU No. 2/2012 jo. PP No. 19/2021 dan SPI 204, mencakup ganti rugi fisik serta non-fisik (solatium, masa tunggu, alih profesi).

Apakah laporan penilaian KJPP NSR diakui oleh perbankan nasional terdaftar OJK?

Ya. Seluruh rekan penilai publik KJPP NSR telah mengantongi Surat Tanda Terdaftar (STTD) Penilai Publik OJK Sektor PMDK & Non-PMDK. Laporan penilaian independen kami memenuhi standar prudensial bank umum (BRI, BTN, Bank Banten, Bank Kasikorn, BCA, dll.) untuk keperluan agunan kredit maupun restrukturisasi.

Berapa lama estimasi proses penilaian dan dokumen apa yang diperlukan?

Rata-rata memerlukan waktu 3 hingga 7 hari kerja tergantung kompleksitas objek dan lokasi aset. Dokumen utama meliputi sertifikat legalitas tanah (SHM/HGB), IMB/PBG, bukti PBB terakhir, daftar inventaris mesin/peralatan, serta denah lokasi penugasan.

Di mana saja jaringan kantor KJPP NSR dan apakah melayani seluruh Indonesia?

KJPP NSR berpusat di Jakarta Selatan dengan 4 Kantor Cabang resmi berizin Kementerian Keuangan di Bandung (Jabar), Padang (Sumbar), Makassar (Sulsel), dan Palembang (Sumsel). Kami siap melayani survei dan penilaian aset di seluruh 38 provinsi di Indonesia.

Ada Pertanyaan Lain atau Memerlukan Konsultasi Khusus?

Tim penilai publik kami siap berdiskusi terkait metodologi penilaian, regulasi SPI 204, dan penawaran biaya resmi.

Lihat Profil & Legalitas Resmi →