Klasifikasi Izin Resmi: Penilai Properti (P) & Konsultansi Properti

Ruang Lingkup Jasa Penilai Publik & Konsultansi Properti

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI No. 101/PMK.01/2014 jo. No. 228/PMK.01/2019 tentang Penilai Publik dan Standar Penilaian Indonesia (SPI). KJPP NSR fokus melayani penilaian real properti, aset industri, pengadaan tanah strategis nasional, serta konsultansi studi kelayakan proyek.

Pelajari Metodologi SPI ↓
Bidang I: Jasa Penilaian Properti (Valuation Services) Klasifikasi Izin Kemenkeu: Properti (P)
PMK Butir 1

Penilaian Real Properti Sederhana

Penilaian aset properti individual untuk kepentingan agunan kredit perbankan, jual-beli, dan pembagian hak bersama:

  • Tanah perumahan / residensial maksimal 5.000 m².
  • 1 unit rumah tinggal, ruko, rukan, apartemen, kios.
  • Peralatan individual penunjang (genset, AC sentral, pompa).
  • 1 unit kendaraan bermotor atau armada tunggal penunjang.
Standar SPI 201 • Properti Residensial
PMK Butir 2 & 9

Real Properti Komersial & Spesifik

Penilaian aset skala besar dengan analisis kelayakan pasar, arus kas, dan pendekatan investasi pendapatan:

  • Gedung perkantoran bertingkat tinggi (high-rise office).
  • Hotel berbintang, resort wisata, dan pusat perbelanjaan (mall).
  • Rumah sakit, universitas, dan fasilitas publik terpadu.
  • Kawasan industri, kompleks pergudangan, dan dermaga logistik.
Pendekatan Pendapatan & Biaya (SPI 106)
PMK Butir 2 • SPI 310 Standar Baku SPI

Pabrik, Mesin, Peralatan & Utilitas

Untuk objek mesin, peralatan, dan utilitas pabrik, pendekatan penilaian ditentukan dengan mempertimbangkan karakteristik objek, tujuan penilaian, serta ketersediaan dan kualitas data. Dalam hal digunakan Pendekatan Biaya (Cost Approach), nilai diestimasi berdasarkan Biaya Reproduksi Baru atau Biaya Pengganti Baru, yang kemudian disesuaikan dengan penyusutan yang mencakup kemunduran fisik (physical deterioration), keusangan fungsional/teknis (functional/technical obsolescence), dan keusangan ekonomis (economic obsolescence).

Meliputi lini produksi manufaktur, boiler, gardu trafo listrik, silo penyimpanan, sistem perpipaan, dan armada alat berat.

Kajian Sisa Umur Ekonomi (Remaining Useful Life)
Regulasi Khusus • UU No. 2/2012

Pengadaan Tanah PSN (SPI 204)

Penilaian Ganti Kerugian Layak dan Adil untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum (jalan tol, transmisi listrik PLN, waduk, pelabuhan):

  • Kerugian Fisik: Tanah, bangunan, tanaman tumbuh, sarana pelengkap.
  • Kerugian Non-Fisik: Kerugian masa tunggu, alih profesi, pajak transaksi.
  • Solatium: Kompensasi kerugian emosional atas pelepasan hak tempat tinggal.
  • Lisensi Penilai Pertanahan resmi Kementerian ATR/BPN.
15+ Seksi Tol Trans Jawa & Sumatera
Aset Biologis • PSAK 241

Perkebunan & Agribisnis

Penilaian komprehensif aset perkebunan kelapa sawit, karet, tebu, dan tanaman industri:

  • HGU perkebunan dan analisis kesesuaian lahan/agroklimat.
  • Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) dan Tanaman Menghasilkan (TM).
  • Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan instalasi pengolahan limbah.
  • Infrastruktur jalan kebun, jembatan, perumahan karyawan & kantor afdeling.
Model Discounted Cash Flow (DCF)
Infrastruktur Khusus

Pertambangan & Energi

Penilaian aset fisik dan infrastruktur penunjang sektor energi dan sumber daya mineral:

  • Fasilitas penunjang tambang: conveyor belt, crushing plant, stockpile.
  • Dermaga khusus (jetty), trestle, dan ship loader pelabuhan batubara/nikel.
  • Pembangkit listrik (PLTU, PLTMH, PLTS) dan jaringan transmisi SUTT/SUTET.
  • Jalan tambang (hauling road) dan bengkel alat berat workshop.
Standar Kepatuhan ESDM & Kemenkeu
Bidang II: Jasa Konsultansi Properti & Advisory Sesuai Butir 6, 8, 10 & 11 PMK Penilai Publik
PMK Butir 6

Studi Kelayakan Proyek (FS)

Kajian menyeluruh dan independen atas rencana investasi properti komersial dan proyek infrastruktur:

  • Analisis aspek legalitas kepemilikan dan kesesuaian tata ruang (RTRW).
  • Riset potensi pasar, segmentasi permintaan, pasokan, dan harga sewa.
  • Pemodelan finansial: Net Present Value (NPV), IRR, Payback Period, Sensitivitas.
  • Dokumen resmi pendukung sindikasi perbankan dan izin regulator.
Bankable Feasibility Study
PMK Butir 10

Penggunaan Tertinggi & Terbaik (HBU)

Analisis empat pilar untuk menentukan fungsi pemanfaatan lahan yang menghasilkan nilai paling maksimal:

  • Secara fisik dimungkinkan (Physically Possible) dari segi topografi & daya dukung.
  • Secara hukum diizinkan (Legally Permissible) sesuai KLB, KDB, dan peruntukan zonasi.
  • Secara finansial layak (Financially Feasible) memberikan tingkat imbal hasil positif.
  • Menghasilkan produktivitas maksimal (Maximally Productive) atas nilai tanah.
Optimalisasi Aset Korporasi & BUMN
PMK Butir 8

Pengawasan Pembiayaan Proyek

Jasa pendampingan bank dan kreditur dalam memitigasi risiko penyaluran kredit konstruksi:

  • Verifikasi progres fisik konstruksi berkala langsung di lapangan.
  • Audit kesesuaian serapan dana penarikan kredit (drawdown) terhadap kurva S.
  • Telaah spesifikasi teknis bahan material dan kepatuhan kontrak kerja konstruksi.
  • Laporan independen rekomendasi pencairan termin pembiayaan bank.
Mitigasi Risiko Kredit Konstruksi Bank OJK
Landasan Keilmuan & Standar Profesi

3 Pendekatan Penilaian Sesuai SPI 106

Tiga pendekatan utama dalam penilaian meliputi Pendekatan Pasar, Pendekatan Pendapatan, dan Pendekatan Biaya. Pemilihan pendekatan didasarkan pada tujuan penilaian, karakteristik aset, dasar nilai, serta ketersediaan data yang relevan.

01

Pendekatan Pasar (Market Approach)

Menghasilkan indikasi nilai melalui perbandingan dengan aset identik atau sebanding berdasarkan informasi harga transaksi dan/atau penawaran yang relevan, dengan penyesuaian apabila diperlukan.

Contoh Penerapan: Tanah, rumah tinggal, apartemen, ruko, dan properti komersial dengan data pembanding memadai.
02

Pendekatan Pendapatan (Income Approach)

Menghasilkan indikasi nilai dengan mengonversi manfaat ekonomi atau arus kas masa depan yang dapat diatribusikan kepada aset menjadi nilai saat ini, antara lain melalui kapitalisasi pendapatan atau diskonto arus kas.

Contoh Penerapan: Gedung perkantoran sewa, pusat perbelanjaan, hotel, dan properti investasi penghasil pendapatan.
03

Pendekatan Biaya (Cost Approach)

Menghasilkan indikasi nilai berdasarkan biaya penggantian atau reproduksi aset dengan utilitas setara, dengan mempertimbangkan penyusutan fisik serta keusangan fungsional dan eksternal. Untuk properti tanah dan bangunan, nilai tanah turut dipertimbangkan secara terpisah.

Contoh Penerapan: Bangunan khusus, fasilitas industri, gudang, dan aset dengan keterbatasan data pasar pembanding.
Standard Operating Procedure

Alur Penugasan Penilaian Resmi

Standar prosedur operasional baku berbasis KEPI & SPI dengan kendali mutu berlapis (One-Gate Review), alokasi NoLap terverifikasi internal, dan pelaporan berkala ke eLSa-PK Kemenkeu RI.

TAHAP 01 / 05

Tahap 01 — Permintaan & Lingkup Penugasan (SPK)

Evaluasi penerimaan penugasan, penetapan Lingkup Penugasan sesuai SPI 103, kesepakatan SPK, serta permintaan Surat Representasi Pemberi Tugas.

01
Evaluasi Penerimaan Penugasan

Penelaahan permintaan klien, kompetensi, independensi, potensi benturan kepentingan, serta kelayakan penerimaan penugasan sesuai KEPI dan ketentuan profesi.

02
Lingkup Penugasan — SPI 103

Kesepakatan mengenai identitas para pihak, objek dan hak yang dinilai, tujuan penilaian, dasar nilai, tanggal penilaian, mata uang, lingkup investigasi, sumber informasi, asumsi dan batasan, bentuk laporan, serta ketentuan penggunaan dan publikasinya.

03
Kesepakatan SPK

Penetapan ruang lingkup pekerjaan, hak dan kewajiban para pihak, biaya jasa, jadwal pelaksanaan, serta persyaratan dokumen penugasan.

04
Surat Representasi Pemberi Tugas

Permintaan pernyataan tertulis dari Pemberi Tugas mengenai kebenaran, kelengkapan, keabsahan, kewenangan penyampaian, dan pengungkapan informasi material atas data serta dokumen bahan penilaian.

Catatan Kepatuhan Surat Representasi: Surat Representasi tidak menggantikan kewajiban verifikasi dan pertimbangan profesional Penilai. Penerimaan surat mengikuti persyaratan penugasan dan SOP KJPP sebelum finalisasi laporan, apabila dipersyaratkan.

Siap Mengajukan Penilaian Properti atau Studi Kelayakan?

Tim penilai publik berizin Kemenkeu RI di 5 kantor wilayah siap memberikan penawaran fee proposal resmi dalam 1x24 jam kerja.

Lihat Portofolio Proyek & 40 Rekanan →