Mitra strategis perbankan, BUMN, dan korporasi nasional dalam penilaian properti komersial, studi kelayakan usaha, agunan kredit, dan pengadaan tanah proyek strategis (SPI 204). Didukung 5 Rekan Penilai Publik berizin Kemenkeu RI, terdaftar di OJK, serta berlisensi Kementerian ATR/BPN di 5 kantor wilayah operasional.
Lisensi Regulasi Kementerian & Lembaga Negara
Pengukuhan Kantor Jasa Penilai Publik berdasarkan KMK No. 248/KM.1/2019.
Surat Tanda Terdaftar (STTD) Penilai Publik Sektor PMDK (Pasar Modal, Keuangan Derivatif & Bursa Karbon) & Non-PMDK.
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Kepentingan Umum (UU No. 2/2012 & PP No. 19/2021).
Pantau tahapan penilaian properti dari registrasi SPK, survei fisik, kendali mutu SPM, hingga laporan final.
Dipercaya oleh institusi perbankan nasional terdaftar OJK, kementerian negara, dan BUMN strategis untuk opini penilaian aset independen berstandar SPI dan KEPI.
TAHUN PENGALAMAN PROFESIONAL
PENILAI PUBLIK (NIPP)
JARINGAN KANTOR NASIONAL
REKANAN BANK & BUMN
SEKSI TOL & PROYEK PSN
Pilih kategori di bawah untuk meninjau tata kelola mutu penugasan, ruang lingkup penilaian, dokumentasi rekam jejak, dan jaringan 5 kantor operasional:
KJPP NSR menerapkan standardisasi koordinasi teknis dan alur kerja operasional terpadu antara kantor pusat dan 4 kantor cabang. Memastikan setiap penugasan penilaian tercatat, direviu secara berjenjang (One-Gate Review), terdokumentasi terstruktur, serta memenuhi standar etika KEPI dan Standar Penilaian Indonesia (SPI).
Satu pintu registrasi nomor laporan resmi (Nolap) dari Kantor Pusat guna menjamin keabsahan dokumen, mencegah duplikasi, dan memudahkan verifikasi perbankan.
Kertas kerja lapangan diverifikasi berjenjang oleh Tim Quality Control dan Pimpinan Rekan Berizin Kemenkeu RI sebelum laporan diserahkan.
Menjaga kerahasiaan data debitur dan integritas penilaian sesuai prinsip Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI).
Jaringan Koordinasi Wilayah Operasional:
NSR Integrated Operations
Standardisasi Alur Kerja Penugasan, Pengawasan Mutu Berjenjang & Koordinasi 5 Kantor Wilayah
Terverifikasi
Akses Portal Operasional
Kantor Pusat
Jakarta
Standar Pengendalian Mutu (SPM)
OPINI NSR CORE ENGINE
Dual-Gate Governance & Control Tower
Bandung
Klasifikasi PPadang
Klasifikasi PSMakassar
Klasifikasi PSPalembang
Klasifikasi PSKantor Pusat Jakarta
Standar Pengendalian Mutu (SPM)
OPINI NSR CORE ENGINE
Dual-Gate Governance & Control Tower
Jawa Barat
Klasifikasi P
Sumatera Barat
Klasifikasi PS
Sulawesi Selatan
Klasifikasi PS
Sumatera Selatan
Klasifikasi PS
Pelaksanaan jasa penilaian mengacu pada tata kelola berjenjang sesuai Standar Penilaian Indonesia guna memastikan independensi dan akuntabilitas opini nilai.
Skrining integritas penugasan & bebas benturan kepentingan KEPI.
Penetapan dasar nilai, cut-off date, asumsi, dan batasan telaah.
Pemeriksaan fisik objek, BAI, dan verifikasi data transaksi pembanding.
Penerapan pendekatan penilaian SPI & peer-review bertingkat tim QC.
Penandatanganan Rekan Berizin & pendaftaran barcode statutori eLSa-PK.
Tinjauan metodologis implementasi Standar Penilaian Indonesia, regulasi pertanahan, dan valuasi agunan oleh tim profesional KJPP NSR.
Kajian penentuan Nilai Pasar (SPI 101 & SPI 300) pada mekanisme tukar menukar aset desa dan BMN/BMD berdasarkan Permendagri No. 1/2016 jo. Permendagri No. 3/2024 serta PP No. 28/2020 guna menjamin kesetaraan nilai aset pengganti.
Analisis komprehensif formula ganti kerugian fisik (tanah, bangunan, tanaman) serta kalkulasi kerugian non-fisik (solatium, masa tunggu, alih profesi, dan premium) proyek infrastruktur strategis nasional sesuai UU No. 2/2012 jo. PP No. 19/2021.
Metodologi penentuan Nilai Pasar & Indikasi Nilai Likuidasi berdasarkan POJK 35/2020 dan POJK 40/2019 guna mitigasi risiko kredit dan perlindungan rasio LTV perbankan nasional.
Tata cara perhitungan kompensasi tanah, bangunan, dan tanaman di bawah ruang bebas jalur SUTT/SUTET PLN berpedoman pada Peraturan Menteri ESDM No. 13/2021.
Badan usaha penilai publik berizin resmi dengan legitimasi hukum penuh di bawah pembinaan dan regulasi statutori kementerian serta otoritas negara.
KMK No. 248/KM.1/2019 jo. PMK No. 101/PMK.01/2014 & No. 228/PMK.01/2019 (Pembinaan & Pengawasan P2PK).
STTD Sektor PMDK & Non-PMDK, POJK No. 35/POJK.04/2020 & POJK No. 40/2019 (Pasar Modal, IKNB, Perbankan).
Pengadaan Tanah Kepentingan Umum UU No. 2/2012 jo. UU No. 6/2023 & Permen ATR/BPN No. 19/2021.
Keanggotaan Penuh & Standar Profesi (MAPPI Cert.) serta Kepatuhan KPSPI MAPPI (Standar Penilaian Indonesia & KEPI VII).