Kepatuhan Hukum • UU No. 27 Tahun 2022 Versi 2.1 • Oktober 2026

Kebijakan Privasi & Perlindungan Data Klien

Tata kelola resmi pengumpulan, pemrosesan, pengamanan, penyimpanan, dan pelaksanaan hak subjek data pribadi pada Kantor Jasa Penilai Publik Nanang Rahayu Sigit Paryanto dan Rekan (KJPP NSR).

Pasal 47 UU PDP • Akuntabilitas Pengendali Data

Identitas Pengendali Data Pribadi

Nama Badan Usaha:

KJPP Nanang Rahayu Sigit Paryanto dan Rekan (KJPP NSR)

Izin Usaha Menteri Keuangan:

KMK No. 248/KM.1/2019 (IKJPP No. 19070160)

Nomor Induk Berusaha (NIB):

9120403581857

Alamat Kantor Pusat:

Jl. Hankam No. 5 RT 006 RW 001, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550

Pejabat / Petugas Pelindungan Data (DPO):

Divisi Kepatuhan Hukum & Pelindungan Data Pribadi

Email Kontak Khusus Privasi:

privasi@kjppnanangrahayu.com

01. Komitmen & Ruang Lingkup Kebijakan

KJPP Nanang Rahayu Sigit Paryanto dan Rekan (KJPP NSR) menghormati hak privasi setiap individu serta berkomitmen penuh melindungi data pribadi klien, calon klien, karyawan, mitra kerja, dan pengunjung situs web. Kebijakan ini disusun berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI), Standar Penilaian Indonesia (SPI), dan ketentuan peraturan perundang-undangan profesi Penilai Publik yang berlaku.

Ruang lingkup kebijakan ini mencakup seluruh interaksi digital pada domain kjppnanangrahayu.com, Formulir Permohonan RFP (Request for Proposal), Portal Presensi & Layanan Mandiri Karyawan, Portal NoLap Cabang, serta Portal Kwitansi Penagihan.

02. Dasar Pemrosesan Data Pribadi yang Sah

Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UU PDP, KJPP NSR menetapkan dasar hukum yang tepat sebelum memproses data pribadi, dan tidak semata-mata bergantung pada persetujuan semu:

Pasal 20 Ayat (2) Huruf b

Pra-Kontraktual & Kontrak Resmi (SPK)

Pemrosesan data untuk menanggapi permohonan penawaran biaya (RFP) atas permintaan subjek data, serta pemenuhan hak dan kewajiban dalam Surat Perintah Kerja (SPK) / Perjanjian Penugasan Penilaian Resmi.

Pasal 20 Ayat (2) Huruf c

Pemenuhan Kewajiban Hukum Regulasi

Pemenuhan ketentuan perizinan Menteri Keuangan RI (PMK No. 101/PMK.01/2014 jo. PMK No. 228/PMK.01/2019), perpajakan, ketentuan ketenagakerjaan, serta audit pengawasan profesi PPAJP Kemenkeu RI.

Pasal 20 Ayat (2) Huruf a

Persetujuan Sah & Eksplisit (Consent)

Persetujuan sukarela yang dibuktikan secara eksplisit untuk pemrosesan komunikasi konsultasi awal, persetujuan syarat privasi formulir RFP, dan pengiriman tanggapan resmi.

Pasal 20 Ayat (2) Huruf f

Kepentingan yang Sah (Legitimate Interests)

Pengamanan infrastruktur sistem informasi, pencegahan akses tidak sah (*unauthorized access*), penegakan disiplin kehadiran karyawan, dan audit kualitas laporan (Kendali Mutu SPI 102).

03. Kategori Data Pribadi yang Diproses

Berdasarkan Pasal 4 UU PDP, data pribadi yang dikumpulkan diklasifikasikan ke dalam:

A. Data Pribadi Umum:

  • Identitas Pemohon / Klien: Nama lengkap PIC, jabatan, nama institusi/perusahaan/bank, nomor WhatsApp/seluler, dan alamat surat elektronik (email).
  • Informasi Objek Penilaian: Lokasi properti/objek (provinsi/kabupaten/kota), tipe aset, luas tanah/bangunan, estimasi jumlah mesin, dan tujuan penilaian.
  • Identitas Karyawan & Penilai: Nomor Induk Karyawan (NIK), nama staf, kantor cabang penempatan, divisi kerja, email pribadi/kantor untuk OTP, dan nomor telepon.
  • Data Transaksi Administrasi: Nomor SPK, nomor laporan penilaian resmi (NoLap), draf kwitansi termin, Nilai DPP, dan PPN.

B. Data Spesifik & Lokasi Kerja (Ketentuan Khusus):

  • Koordinat Geolocation (GPS): Diambil secara sesaat (point-in-time) pada saat karyawan menekan tombol simpan presensi atau pendaftaran titik rumah WFH guna memvalidasi geofence radius kantor resmi (150m) atau radius rumah WFH (100m). Sistem tidak melakukan pelacakan lokasi berkelanjutan.
  • Dokumen Lampiran Izin/Cuti: Surat keterangan dokter / bukti pendukung izin karyawan disimpan dalam folder penyimpanan privat Google Drive terisolasi dan tidak dibuka untuk publik.

04. Pengamanan Teknis & Tata Kelola Akses

KJPP NSR menerapkan standar keamanan informasi proporsional berlandaskan Pasal 35–39 UU PDP:

05. Jangka Waktu Retensi & Pemusnahan Data

Berdasarkan Pasal 41–45 UU PDP jo. Peraturan Menteri Keuangan mengenai profesi Penilai Publik:

  • Data Kertas Kerja & Laporan Penilaian: Disimpan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal laporan penilaian diterbitkan, sesuai kewajiban hukum pengawasan PPAJP Kemenkeu RI dan Standar Penilaian Indonesia.
  • Data Permohonan RFP yang Tidak Menjadi Penugasan: Disimpan maksimal 24 (dua puluh empat) bulan untuk evaluasi riwayat konsultasi sebelum dilakukan pemusnahan berkala.
  • Data Presensi & Administrasi Staf: Disimpan selama masa dinas kerja aktif ditambah 5 (lima) tahun masa retensi pembukuan dan ketenagakerjaan.

06. Pelaksanaan Hak Subjek Data Pribadi (Pasal 5–14 UU PDP)

Sebagai subjek data pribadi, Anda memiliki hak hukum untuk:

Hak Akses & Salinan Mendapatkan informasi dan salinan data pribadi yang diproses (Pasal 7).
Hak Koreksi / Ralat Memperbaiki atau melengkapi data pribadi yang keliru/tidak akurat (Pasal 6).
Hak Penghapusan Menghapus data pribadi sesuai batas kewajiban hukum retensi profesi (Pasal 8).
Hak Penarikan Persetujuan Menarik persetujuan pemrosesan data yang sebelumnya diberikan (Pasal 9).
Hak Penundaan / Keberatan Mengajukan keberatan atas pemrosesan tertentu secara beralasan (Pasal 10).
Hak Ganti Rugi Menuntut ganti rugi atas pelanggaran data sesuai peraturan (Pasal 12).

📋 Formulir Pengajuan Permohonan Hak Subjek Data Pribadi

Permohonan akan diverifikasi oleh Tim DPO KJPP NSR dan direspons maksimal dalam 3x24 jam kerja.

Respon Resmi DPO
Demi keamanan dan pelindungan data rahasia penugasan, Tim DPO KJPP NSR akan melakukan verifikasi identitas pemohon sebelum menyerahkan atau mengubah data terkait.

07. Protokol Insiden & Pemberitahuan Kegagalan

Sesuai Pasal 46 UU PDP, apabila terjadi dugaan kegagalan pelindungan data pribadi (*data breach*), KJPP NSR berkomitmen menyampaikan pemberitahuan resmi tertulis secara transparan kepada subjek data pribadi terdampak dan lembaga pelindungan data pribadi yang berwenang paling lambat dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam, memuat rincian data terkompromi, potensi dampak, dan langkah mitigasi pemulihan yang telah diterapkan.